Caleg Juga Perlu Miliki Visi Misi

Seperti halnya Capres/Cawapres, caleg juga perlu memiliki visi – misi sehingga rakyat bisa dengan terang-benderang mengetahui apa yang akan mereka perjuangkan nanti ketika sudah duduk di DPR/DPRD.

Visi-misi caleg akan menggambarkan sejauh mana seorang caleg memahami peran, fungsi dan tanggung jawab anggota dewan dalam dinamika pemerintahan. Dengan visi-misi, seorang caleg dapat menjabarkan secara tertulis hal-hal apa saja yang akan menjadi fokus perjuangannya ketika terpilih.

Memang, tidak semua hal bisa diperjuangkan dalam rentang waktu hanya 5 tahun. Tetapi dengan mengambil prioritas pada beberapa masalah strategis, seorang caleg dapat dianggap mewakili aspirasi rakyat di daerah pemilihannya.

Itulah mengapa caleg perlu mengetahui dengan jeli persoalan mendasar yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dalam perumusan kebijakan dan regulasi pemerintahan, persoalan-persoalan tersebut dapat terakomodir untuk dicarikan solusinya oleh pemerintah.

Penguatan DPRD Kabupaten

Pendidikan politik bagi rakyat di negeri yang mengusung demokrasi ini adalah keniscayaan. Rakyat mesti paham benar di mana dan bagaimana peran strategis mereka dalam mengawal pembangunan.

Desentralisasi dan otonomi daerah menempatkan Pemerintah Kabupaten dalam posisi yang dominan untuk menentukan bagaimana keuangan dan kekayaan daerah dipergunakan. Karena itu, kewenangan besar pemerintah daerah tersebut harus dikawal dan diawasi dengan membangun lembaga legislatif (DPRD) yang kuat.

DPRD yang kuat tidak saja bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, tetapi jika dibutuhkan, mampu menjadi ‘oposisi’ bagi pemerintah daerah. Peran-peran strategis DPRD Kabupaten dalam mengawal kinerja pemerintah daerah hanya dapat diwujudkan jika anggota-anggotanya memahami dengan baik apa peran dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.

Lembaga legislatif hanya bisa kuat jika diisi oleh anggota-anggota yang berkualitas dan memiliki visi-misi yang jelas untuk membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemilu legislatif adalah momentum paling konstitusional untuk memilih caleg yang berkualitas dan dapat memperjuangkan nasib rakyat secara konsisten.

Karena itu, rakyat sebaiknya jangan menerima begitu saja apa yang dijanjikan oleh seorang caleg. Janji-janji caleg secara tidak langsung adalah bagian dari visi-misinya.

Janji-janji caleg harus selalu bisa didebat dan dipertanyakan kembali oleh rakyat. Janji-janji itu harus rasional dan bisa diwujudkan, dapat dijelaskan secara logis dan didasari oleh identifikasi akar masalah yang benar. Janji-janji tersebut, sebaiknya tertuang dalam bentuk tertulis sehingga dapat ditagih ketika ia terpilih.

Jika ia caleg petahana, perhatikan bagaimana kinerjanya selama ini. Petahana yang layak dipilih adalah mereka yang selalu ‘turun ke bawah’ dan rajin berdialog dengan rakyat. Jika bukan caleg petahana, maka lihat kinerjanya sebelum menjadi caleg. Telusuri rekam jejak pengabdiannya dan lihat kedekatannya dengan berbagai lapisan masyarakat.

Sungguh miris jika rakyat hanya memilih caleg karena faktor kedekatan atau pragmatisme semata tanpa didasari alasan logis dan rasional sebagaimana tersurat dalam visi-misi caleg yang bersangkutan.

Kedaulatan Rakyat

Anggota DPR/DPRD adalah manifestasi lembaga legislatif yang mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Peran utama anggota DPR/DPRD adalah menjembatani aspirasi masyarakat yang diwakilinya untuk dirumuskan oleh pemerintah (eksekutif) ke dalam bentuk program pembangunan dan kebijakan lainnya.

Jika rakyat tidak mengetahui apa visi-misi caleg, lantas kemudian memilihnya, sama saja dengan membiarkan caleg tersebut membawa aspirasi pribadinya saja tanpa terikat dengan kesepakatan emosional maupun intelektual terkait apa yang akan diperjuangkannya sebagai wakil rakyat.

Caleg yang sudah terpilih sebagai anggota DPR/DPRD tidak dapat digugurkan hanya karena ia mengingkari janji-janjinya saat kampanye. Karena itu, saatnya rakyat berdaulat dengan memilih caleg terbaik karena perubahan negeri ini hanya akan terwujud jika lembaga legislatifnya juga kuat.

Rakyat perlu mendebat para caleg untuk mengutarakan apa motivasi dan tujuan mereka menjadi caleg. Telusuri hingga ke akar-akarnya agar jelas bagaimana visi-misi mereka, sejauh mana mereka memahami persoalan mendasar dalam masyarakat dan bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah tersebut melalui lembaga legislatif.

Rakyat tidak boleh lagi hanya terjebak dalam tagline kampanye yang seolah-olah keren dan milenial, tetapi sebenarnya minim interpretasi dan sukar diimplementasikan. Rakyat juga tidak boleh terlena dengan aneka bantuan dan sumbangan dari para caleg saat musim kampanye, karena boleh jadi itu hanya modus untuk menggaet hati rakyat.

Kerja utama caleg di masa kampanye adalah ‘berdialog’ dengan rakyat, membuka ruang diskusi tentang apa saja masalah rakyat dan mengapa ia layak dipilih untuk menyelesaikannya. Di sinilah pentingnya visi-misi seorang caleg sebagai dokumen perjuangannya mewakili rakyat!

Asri TaddaDirektur The Sawerigading Institute

Tana Luwu

Bersiap Menyambut Propinsi Tana Luwu

Oleh: Asri TaddaDirektur The Sawerigading Institute

Tana Luwu yang saat ini meliputi 3 wilayah Kabupaten dan 1 Kota sesungguhnya punya potensi dan sumber daya yang cukup memadai untuk menjadi sebuah wilayah propinsi.

Hanya saja, keinginan yang sudah cukup lama didengungkan oleh Wija to Luwu ini harus terhenti karena adanya kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (kabupaten/propinsi).

Moratorium DOB merupakan keputusan pemerintah sejak era SBY dan tetap dilanjutkan hingga kini dengan berbagai pertimbangan, salah satunya soal ketiadaan anggaran untuk daerah yang baru dimekarkan.

Padahal, pembentukan daerah otonom baru merupakan perintah UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Sayangnya, landasan hukum pemekaran yaitu PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah tak kunjung disahkan oleh pemerintah, meskipun draftnya sudah selesai bertahun-tahun lalu.

Dampak Positif

Tentunya, kita semua sepakat bahwa daerah yang bisa dimekarkan adalah yang benar-benar telah memenuhi syarat dan tidak akan membebani keuangan negara lagi ketika sudah terlepas dari daerah induknya.

Dari berbagai kajian akademis, pemekaran wilayah tak ayal merupakan salah satu jalan mendekatkan nikmat hasil pembangunan kepada rakyat. Keleluasaan mengelola daerah sendiri dengan berbasis pada karakteristik dan kekayaan budaya lokal yang relatif homogen tentu menjadi supporting faktor bagi kemajuan daerah.

Dengan pemekaran wilayah baru, pos-pos lapangan kerja profesional dan non-formal tentu akan terbuka seiring dengan kebutuhan birokrasi dan kelengkapan aparat pemerintahan. Artinya, rakyat punya peluang yang lebih besar untuk bisa mengabdi pada daerah kelahirannya sendiri dibandingkan sebelum pemekaran.

Kekayaan dan kearifan budaya lokal di Tana Luwu, merupakan modal sosial yang sangat startegis membangun kesamaan visi dalam mengawal pembangunan untuk mengejawantahkan spirit Tana Luwu – Wanua Mappatuo Naewai Alena. Sebuah semangat mandiri untuk memberikan kesejahteraan bagi siapa saja yang hidup di Tana Luwu.

Propinsi Tana Luwu

Saya yakin, Tana Luwu adalah salah satunya yang “layak” dimekarkan menjadi propinsi, dengan atau tanpa pemekaran Kabupaten Luwu Tengah yang meliputi wilayah Wallenrang dan Lamasi saat ini.

Jika nanti dimekarkan, saya pribadi lebih suka jika namanya adalah Propinsi Tana Luwu, bukan Luwu Raya karena alasan historis dan sosiologis. Sementara Kabupaten Luwu saat ini diubah namanya menjadi Kabupaten Luwu Selatan.

Kita berharap, setelah Pemilu 2019 nanti, kedua PP (PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah) bisa segera disahkan oleh pemerintah sehingga aspirasi rakyat untuk bisa hidup lebih mandiri dalam wilayah otonom barunya masing-masing bisa terwujud, termasuk kita semua di Tana Luwu.

Masih teringat ucapan Gubernur Sulawesi Selatan saat ini, Prof. Nurdin Abdullah sewaktu kampanye Pilgub beberapa bulan lalu — meski tak dapat menjanjikan pembentukan Propinsi — tetapi beliau berjanji akan membantu wilayah Tana Luwu “siap” menjadi sebuah Propinsi.

Karena itu, kita di Tana Luwu seharusnya juga mulai ‘mempersiapkan diri’ menyambut Propinsi baru jika waktunya telah tiba. Salah satu caranya adalah dengan membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas pada sebanyak mungkin lini kehidupan.

Sektor pendidikan dan kesehatan adalah investasi berharga yang harus dikedepankan oleh 4 Pemerintah Daerah di Tana Luwu. Buka kesempatan sekolah seluas-luasnya kepada setiap pemuda yang ingin belajar, bahkan hingga sampai level Doktoral. Berikan beasiswa yang dibutuhkan dan ikat komitmen mereka untuk kembali ke Tana Luwu jika telah selesai studi.

Selain itu, layanan kesehatan murah, mudah dan terjangkau harus menjadi prioritas untuk memastikan rakyat dapat hidup sehat tanpa kendala berarti di seluruh wilayah Tana Luwu. Kerjasama keempat Pemerintah Daerah di Tana Luwu mutlak dilakukan, bukan hanya dari aspek budaya saja, melainkan pada semua aspek pembangunan startegis dalam rangka bersiap menyambut Propinsi Tana Luwu!

Rahampu’u Matano

Misteri Sejarah Kerajaan Kuno Rahampu’u di Matano

Adakah diantara Anda yang sudah pernah mendengar atau membaca keberadaan kerajaan Rahampu’u di masa silam baik itu dari pelajaran sejarah maupun informasi di media massa?

Memang keberadaan kerajaan kuno ini antara ada dan tiada, seperti telah hilang ditelan bumi kalau tidak ada penemuan-penemuan yang dipublikasikan serta orang-orang yang peduli terutama Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Makam raja La Makandiu tersebut menurut keterangan penduduk asli terdiri dari 14 lapisan yang masing-masingnya dipisahkan dengan kulit sapi. Benda-benda peninggalan di lapisan teratas sudah di jarah orang-orang tidak bertanggung jawab tanpa diketahui pada sekitar tahun 1970an. Belum lagi paranormal-paranormal pencari pusaka, logam mulia dan permata-permata kuno.

Masih menurut keterangan orang-orang tua penduduk asli desa Matano, sebelum tahun 1970 di bukit dimana lokasi makam tersebut berada juga ada 40 patung-patung prajurit dengan ketinggian antara 1.8 – 2 meter sebagai penjaga. Kemudian di bukit yang nampak lebih tinggi dari bukit makam raja La Makandiu masih ada lagi kompleks makam yang lebih kuno lagi dari raja-raja sebelumnya.

Desa Matano yang disebut dalam artikel tersebut, di masa lalu diduga adalah pusat kerajaan kuno Rahampu’u yang sekarang keberadaannya sudah jarang sekali orang tahu.

Padahal kerajaan Rahampu’u adalah sumber utama bahan baku besi mengandung nickel kadar tinggi yang diolah oleh kerajaan luwu untuk kemudian di eksport ke majapahit di abad 12 sebagai senjata (tercatat dalam kitab negarakertagama).

Hal ini diperkuat dengan hasil awal penelitian pada tahun 1998-1999 yang dilakukan oleh beberapa arkelog yang tergabung dalam proyek penelitian The Origin of Complex Society in South Sulawesi (OXIS) kerjasama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan Australian National University melakukan penggalian di perbukitan sekitar Desa Matano.

Dalam laporan OXIS project dinyatakan: “The world’s largest nickel-mining complex is located in the southern bank of Lake matano, which has led to speculation that nickellifeous iron ore from the Matano area was smelted to produce the famous pamor Luwu used in Majapahit krisses”.

Apabila anda ada kesempatan jalan-jalan ke desa matano maka di desa yang kini masih dikategorikan terpencil itu anda akan dapat melihat dan merasakan kebesarannya di masa lampau dari situs-situs yang tersisa, tengkorak-tengkorak kuno di goa-goa yang banyak ditemui, peninggalan-peninggalan yang sering ditemukan secara tidak sengaja, aturan-aturan adat dan budayanya.

Sejauh ini belum ada perhatian serius dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala baik itu perlindungan lokasi, penelitian mendalam maupun penelitian arkeologi lebih lanjut terkait dengan keberadaan kerajaan Rahampu’u dan desa Matano.

Sayang sekali sebenarnya, bisa-bisa habis musnah keduluan orang-orang tidak bertanggungjawab yang sekedar menggali mencari untuk kepentingan pribadi.

Kerajaan Rahampu’u tersebut sudah hilang, sudah menjadi sejarah, pusat kerajaan sudah berubah menjadi desa matano yang terpencil dari mana-mana. Matano artinya kekuasaan orang-orang yang dikuburkan, matano dari kata tano artinya kubur. Desa matano juga disebut sebagai pompesi (pohon besi) karena kandungan Fe-nya.

Sama halnya dengan kerajaan Luwu lama yang berpusat di Malangke. Malangke artinya kita orang-orang yang malang. Palopo sebagai pusat kerajaan Luwu yang ada saat ini artinya benamkan. Jadi nama adalah mengandung arti yang sangat bernilai, jadi bukan apalah arti sebuah nama.

Rahampu’u artinya adalah Pusat rumah atau Rumah pertama. Rahampu’u sangat erat kaitannya dengan Kedatuan Luwu, oleh sebab itu jika kita berbicara mengenai Rahampu’u berarti Luwu dan sebaliknya jika kita berbicara mengenai Luwu berarti Rahampu’u.

Pembagian Kelompok Manusia Rahampu’u

Di masa jayanya, semua manusia yang tinggal di wilayah kekuasaan kerajaan Rahampu’u dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu:

a. ANAK MOKOLE terdiri dari penduduk asli desa Matano sekarang ini, yang tersebar di 5 kampung besar: Rahampu’u, Lembara, Lemogola, Gampusera dan Mata Alu.
b. IHI INIA adalah anak suku yang datang dari tempat lain dan meminta pemukiman terhadap Raja kerajaan Rahampu’u. Mereka berkampung di Sokoiyo (Nuha), Sobario (Sorowako) dan Pontada.
c. PALILI adalah anak suku yang di merdekakan oleh kerajaan Rahampu’u baik yang kalah perang atau yang minta perlindungan, terdiri atas:

  1. To Taipa berkampung di daerah Bure.
  2. To Tambe’e bangkano tambalako berkampung di daerah Landangi, Koropansu, dan Korolansa.
  3. To Karunsi’e berkampung di daerah Salonsa, Dongi, Kaporesa, Sinangko dan Pae-pae.
  4. To Padoe bangkano kalende berkampung di daerah Tabarano, Lioka, Wawondula dan Asuli
  5. To Kinadu berkampung di daerah Matompi, Tawaki dan Tetenona.
  6. To Konde berkampung di Lasulawai dan Kawata.
  7. To Routa berkampung di Matompi, Lamangka, Mahalona dan Towuti.
  8. To Lamundre berkampung di Lamundre, Kolaka.

To Routa dan To Lamundre lepas dari kerajaan Rahampu’u pada tahun 1921, memutuskan bergabung pada kerajaan Konawe (Kendari) karena adanya perbedaan pemahaman setelah pemerintahan Hindia Belanda mulai menginterfensi berbagai etnis di Sulawesi terutama kerajaan Konawe, Luwu dan Rahampu’u.

Dari lontara-lontara Rahampu’u yang masih tersimpan dan pewarisan cerita verbal turun temurun diketahui bahwa struktur pemerintahan kerajaan Rahampu’u mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. MOKOLE: adalah penguasa, pemimpin atau pemegang tahta kerajaan Rahampu’u.
2. MOHOLA: adalah pemimpin dari seluruh PALILI, sekaligus sebagai Panglima Perang, dan juga sebagai wakil dari Mokole untuk menghadiri acara para Palili bila ada acara yang dilakukan. Oleh karena itu yang berhak menjadi Mohola adalah keturunan asli Mokole Rahampu’u yang disebut juga sebagai Mokole Motaha.
3. PABITARA: adalah juru bicara resmi kerajaan dan juga sebagai Wakil Mokole untuk menghadiri bila dari salah satu anak suku mengadakan acara. Secara adat istiadat harus dijabat dari kalangan Mokole Motaha.
4. BONTO: adalah bangsawan pendamping khusus yang siap mendampingi pada setiap aktifitas yang dilakukan oleh Mokole.
5. PAPANGARA: adalah orang yang bertugas menyampaikan dan memberitahukan berita kepada seluruh anak rakyat.
6. KARUA: adalah orang yang bertugas menyampaikan berita kepada setiap Mohola Palili.
7. MIA MOTA’U: adalah para pemimpin / kepala suku masing-masing PALILI.

Pada tahun 1672, Putera Mokole Rahampu’u bernama Lamboja menjadi Raja I di Larona (kerajaan Bungku). Setelah itu menyusul Putera Mokole bernama Langginia pindah di Epe menjadi pemimpin I di sana dan Putera Mokole bernama Oheo menjadi pemimpin I di Wiwirano yang daerah pemerintahannya meliputi Laiwoi Utara, Lawali dan Asera.

Pusat kerajaan Rahampu’u (dahulu) yang sekarang dikenal sebagai desa Matano terletak di tepi barat danau Matano.

Perang Antara Matano dengan Wotu

Pada masa awal, Matano diperintah oleh seseorang yang bergelar Mokole. Mokole Matano memerintah beberapa anak suku dan mendirikan kerajaan kecil.

Tetapi ketika kerajaan Luwu berkembang pesat pada abad ke-14, Matano menjadi bagian dari federasi. Kerajaan-kerajaan yang masuk dalam wilayah Luwu dinamakan Palili – tugasnya membantu, menaati, dan mendukung penuh aturan dan keputusan-keputusan Kerajaan Luwu.

Pada tahun 1898 Makole Matano melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Luwu dengan melakukan penyerangan ke Wotu.

Walaupun sebenarnya terdapat sebuah indikasi bahwa penyerangan Makole Matano ke Wotu disarankan secara diam diam oleh Kerajaan Luwu ke Makole Matano untuk menghukum Wotu yang tidak membantu Kerajaan Luwu dalam peperangan kecil yang dilakukan oleh Luwu.

Strategi diam diam Kerajaan Luwu ini menjadi boomerang bagi kerajaan Luwu, karena Makole Matano menjalin aliandi dengan kerajaan Mori. Perlawanan Makole Matano kemudian meningkatkan konflik antara kerajaan Luwu dengan kerajaan Mori secara radikal dan merubah pola alaisni di dataran tinggi.

Struktur Sosial di Rahampu’u Matano

Dalam sistem pemerintahan Mokole Wawa Inia Rahampu’u Matano terbagi menjadi 7 bagian, yaitu;

  1. Mokole Wawa Inia Rahampu’u Matano
  2. Mohola Wawa Inia Rahampu’u Matano
  3. Pabitara Wawa Inia Rahampu’u Matano
  4. Bonto
  5. Papangara
  6. Karua
  7. Mia mota’u

Mia Mota’u terbagi menjadi beberapa bagian, seperti:

  • Mohola Ihi Inia (Nuha Sorowako)
  • Mohola Karunsi’e (Bangkano Kalende)
  • Mohola Padoe (bangkano Kalende)
  • Kabose Totambe (bangkano Tombalako)
  • Karua di Konde Umbu Bengko Tokinadu

Mokole Wawa Inia Rahampu’u Matano adalah penguasa, pemimpin atau pemegang tahta bangsa Mokole Matano dari seluruh anak rakyatnya.

Mohola Wawa Inia Rahampu’u Matano adalah pemimpin seluruh Mohola dari bangsa Palili, sekaligus sebagai Panglima Perang Mokole Rahampu’u Matano, dan juga sebagai wakil dari Mokole Wawa Inia Rahampu’u Matano untuk menghadiri acara para Palili bila ada acara yang dilakukan.

Oleh karena itu keturunan yang berhak menjadi Mohola Wawa Inia Rahampu’u Matano adalah dari keturunan Mokole Motaha atau keturunan asli Mokole Rahampu’u Matano.

Pabitara Wawa Inia Rahampu’u Matano adalah orang yang mewakili Mokole Wawa Inia Rahampu’u Matano untuk menyampikan perintah, tetapi tugas dan tanggung jawab Pabitara Wawa Inia Rahampu’u Matano yaitu sebagai juru bicara kerajaan. Ia juga bertindak sebagai Wakil Mokole Wawa Inia untuk menghadiri bila dari salah satu anak suku mengadakanacara.Oleh karena itu secara adat istiadat harus di jabat dari kalangan Mokole Motaha.

Bonto adalah orang kepercayaan Mokole Wawa Inia Rahampu’u Matano atau sebagai pendamping khusus yang siap mendampingi setiap aktifitas yang dilakukan oleh Mokole Wawa Inia Rahampu’u Matano.

Papangara adalah orang yang bertugas menyampaikan dan memberitahukan berita kepada seluruh anak rakyat.  Karua adalah orang yang bertugas menyampaikan berita kepada setiap Mohola Palili, sedangkan Mia Mota’u adalah para kepala suku masing-masing Palili.

Perbedaan Status Sosial di Rahampu’u Matano

Mokole Motaha adalah keturunan yang lahir dari bapak dan ibu berdarah murni Mokole Matano, atau yang lahir dari Ayah Mokole dan Ibu yang bedarah murni Bonto. Keturunan inilah yang di pandang menjadi pewaris utama Mokole Wawa Inia Rahampu’u Matano.

Anano Mokole adalah keturunan yang lahir dari Bapak Murni berdarah Mokole dan ibu dari kalangan Mia Mota’u (kepala suku Palili)

Bonto adalah bangsawan pendamping Mokole Wawa inia Rahampu’u Matano, yang di pandang Murni berdarah Bonto adalah yang lahir dari Ayah yang berdarah Murni Bonta dan Ibu yang juga berdarah murni Bonto, atau dari Ibu yang keturunan Mia Mota’u Kepala dari Palili.

Bonto ini awalnya sama sekali tidak berasal dari keturunan Mokole, Bonto ini awalnya adalah orang kepercayaan Mokole hingga di pandang sebagai Bangsawan, oleh karena itu tidak berhak untuk menjadi Mokole Wawa Inia Rahampu’u Matano.

Ihi inia adalah anak suku yang datang dari tempat lain dan meminta pemukiman terhadap Mokole Matano, sedangkan Palili adalah anak suku yang di merdekakan oleh Mokole baik yang kalah perang atau yang minta perlindungan.

** Disarikan dari berbagai sumber oleh Asri Tadda – Direktur Eksekutif The Sawerigading Institute

Tarian Riringgo

Pentingnya Membangun Budaya Sendiri

(Refleksi 15 Tahun Kabupaten Luwu Timur, 3 Mei 2018)

Oleh: Asri TaddaDirektur Eksekutif The Sawerigading Institute

Kabupaten Luwu Timur akan berusia 15 tahun pada 3 Mei 2018 ini, usia yang sesungguhnya masih teramat muda untuk pembangunan sebuah daerah baru di era desentralisasi dan otonomi daerah. Saat ini Luwu Timur diperhadapkan pada berbagai tantangan yang membutuhkan partisipasi semua pihak untuk mewujudkan visi Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah pada hampir semua aspek kehidupan, Luwu Timur memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dari saat ini, asalkan pengelolaan dan pengawasan pembangunannya dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Saat ini Kabupaten Luwu Timur boleh dianggap sebagai salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang cukup signifikan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah angka Human Development Index (HDI) yang biasa juga disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meliputi capaian kemajauan  di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur, IPM Luwu Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2011-2016. IPM Luwu Timur meningkat dari 68,94 pada tahun 2011, menjadi 69,75 pada tahun 2014 dan terus meningkat menjadi 70,43 pada tahun 2015. Pencapaian IPM Luwu Timur pada tahun 2016 sudah mencapai 70,95. Selama periode tersebut, IPM Luwu Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,59 persen per tahun.

Hanya saja, deretan angka-angka statistik ini belum cukup menggambarkan keseluruhan aspek pembangunan di daerah ini. Sebagaimana diungkapkan Alexander (1994), pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi dan infrastruktur saja, melainkan juga mencakup keseluruhan sistem sosial, termasuk persoalan politik, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Dari sini, menarik mendiskusikan pembangunan dari perspektif budaya, sebuah aspek yang selama ini sebenarnya kurang populer dan cenderung tidak mendapatkan porsi anggaran yang memadai, padahal peranannya sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan manusia secara jangka panjang.

Pembangunan Budaya

Melihat pembangunan dari perspektif budaya meniscayakan kita mengenal secara arif akar budaya yang melekat pada diri kita sendiri. Karena itu, aspek historis keberadaan sebuah daerah, seperti Kabupaten Luwu Timur, mutlak diketahui untuk bisa menggali kekayaan budaya yang ada di daerah tersebut.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah Kedatuan Luwu pada masa lalu. Karena itu, menggali akar budaya daerah ini tidak bisa terlepas dari kebudayaan Tana Luwu. Kedatuan Luwu digawangi oleh 12 anak suku, tersebar pada berbagai wilayah di Tana Luwu yang saat ini meliputi Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Keduabelas anak suku tersebut adalah To Ugi (Bugis), To Ware, To Ala, To Raja, To Rongkong, To Pamona, To Limolang, To Seko, To Wotu, To Padoe, To Bajo, To Mengkoka.

Khusus di wilayah Luwu Timur sendiri, setidaknya terdapat 4 anak suku Luwu yang menjadi penduduk mayoritas yakni To Wotu, To Padoe, To Ugi dan To Pamona. Masing-masing anak suku tersebut memiliki tradisi kebudayaan yang khas dan perlu diwariskan dari generasi ke generasi.

Karena itu, pembangunan Luwu Timur seharusnya juga menyasar pada upaya pelestarian dan pengembangan budaya dari keempat anak suku tersebut.

Salah satu aspek kebudayaan yang penting dilestarikan adalah bahasa. “Bahasa Menunjukkan Bangsa”. Adalah pepatah populer yang menggambarkan betapa pentingnya bahasa dalam mencerminkan identitas diri suatu bangsa. Di usianya yang 15 tahun ini, Kabupaten Luwu Timur seyogyanya menempatkan pembangunan budaya, setidaknya pelestarian bahasa lokal terutama kepada generasi muda, pada posisi strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Karena itu, dibutuhkan formulasi kebijakan, khususnya di bidang pendidikan yang memberikan ruang bagi pembelajaran berbahasa Padoe, Wotu, Ugi dan Pamona kepada para pemuda dan pelajar di daerah ini.

Kelak, mereka adalah generasi penerus dan pelestari budaya nenek moyang mereka. Jika sebuah sekolah berada di wilayah yang dominan To Padoe, maka sekolah harus mengajarkan Bahasa Padoe untuk siswanya sebagai mata pelajaran tambahan (muatan lokal). Demikian pula jika sekolahnya berada di wilayah yang dominan To Wotu, To Ugi atau To Pamona.

Selain itu, upaya pelestarian kebudayaan lokal juga harus terus dilakukan dengan mengembangkan pranata-pranata budaya lokal melalui program pembinaan berkelanjutan, mengintensifkan penelitian dan studi sejarah budaya serta kegiatan lainnya yang positif. Dengan demikian, akar budaya kita tidak mudah tergerus oleh perkembangan zaman, sekaligus menguatkan manusia Luwu Timur mewujudkan visi pembangunan Luwu Timur di masa mendatang.